Hendri Teja: Era Jokowi, Era Tergerusnya Keberpihakan Pemerintah Kepada Rakyat Kecil

117
Penulis: Hendri Teja

Sekretaris Bakomstra DPP Partai Demokrat Hendri Teja menilai, era Jokowi sesungguhnya merupakan era tergerusnya keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil.

Pasalnya, Jokowi dicitrakan sebagai petugas partai dari PDIP, yang selama ini mengklaim sebagai partai wong cilik, dan sempat mengorganisasi unjuk rasa, menangis bombay, serta menolak BLT dan BSLM ketika harga BBM dinaikan tipis-tipis pada era SBY.

Penilaian tersebut disampaikannya berdasarkan sejumlah data. Pada tahun 2015-2018, Jokowi mematok harga BBM jenis Pertalite pada kisaran Rp 7.450-Rp 8.400, padahal saat itu harga minyak dunia sedang nyungsep-nyungsepnya.

“Misalnya, pada Januari 2016, harga minyak mentah dunia jatuh ke titik terendah yaitu US$ 27,02 per barel, tapi harga BBM Pertalite tetap dipatok Rp7.900,” terangnya, Kamis (8/9/2022).

“Bisa dibayangkan harga minyak mentah dunia lebih murah US$ 100 dollar dari era SBY, tapi harga BBM era Jokowi justru lebih mahal Rp 1.900,” ketus penulis Novel berjudul “Tan”.

Selain itu, Hendri juga menyentil tentang UMP. “Jika mengacu pada UMP Jakarta 2013, ketika Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan ngotot menolak kenaikan BBM, pemerintahan SBY telah menetapkan peraturan terkait kebutuhan hidup layak sehingga UMP 2012 ke 2013 bisa naik 44%,” jelas Teja.

“Bandingkan dengan kenaikan BBM tahun ini di mana UMP Jakarta 2022 cuma tumbuh 0,8% dari 2021. Tragisnya, setelah Anies merevisi UMP 2022 Jakarta sebesar 5,1 persen, dia malah digugat ke pengadilan,” timpalnya.

Atas dasar data-data tersebut, Teja menyatakan perlu meluruskan tulisan Adian Napitupulu berjudul “Sebelum Demokrat Demo baiknya belajar matematika dan sejarah dulu”.

Sebab, Teja menilai tulisan tersebut terdapat banyak penyesatan logika. Menurut penulis Novel berjudul “Tan” ini, Adian semestinya melakukan crosscheck data dulu.

“Kenaikan BBM era SBY sangat tergantung harga minyak mentah dunia. Jika harga minyak mentah dunia naik, maka harga BBM naik, dan begitu sebaliknya,” bebernya.

Makanya, lanjut Teja, SBY pada masa kepemimpinannya, pernah menurunkan harga BBM premium hingga Rp 4.500 ketika harga minyak mentah dunia turun.

“Sementara pada Juli 2018, ketika harga minyak mentah dunia meroket sampai US$ 128,08 per barel, SBY mampu mempertahankan harga BBM Premium di angka Rp 6.000,” ungkapnya.

“Bisa dibayangkan harga minyak mentah dunia lebih murah US$ 100 dollar dari era SBY, tapi harga BBM era Jokowi justru lebih mahal Rp 1.900,” ketusnya.

Teja juga mempertanyakan maksud Adian membangga-banggakan pembubaran Petral. “Bukankah Pertamina masih merugi? Bukankah Progam BBM 1 harga gagal? Bukankah harga BBM tetap mahal ketika harga minyak mentah dunia turun, tetapi naik ketika harga minyak mentah dunia naik? Jadi, apa sebenarnya dampak pembubaran Petral terhadap turunnya harga BBM? Enggak tampak juga kan?” ketusnya.

Teja juga mengaku bingung ketika Adian mengaitkan pembangunan jalan tol sebagai indikator kesuksesan seorang Jokowi. “Bukankah mestinya ini jadi indikator kesuksesan Dirut BUMN Jasa Marga? Indikator kesuksesan Presidennya mestinya beyond itu dong,” katanya.

Teja menjelaskan, maksud pembangunan jalan tol demi tujuan ekonomi, agar biaya logistik murah. Namun faktanya, lanjutnya, hingga hari ini biaya logistik Indonesia masih yang termahal di ASEAN.

“Mengapa, karena pengangkutan logistik via darat itu mahal. Mestinya, jika yang dikembangkan adalah tol laut—satu janji Jokowi yang juga belum jelas realisasinya. Namun, menurut Faisal Basri, hari ini hanya sekitar 10 persen saja logistik di Indonesia yang diangkut lewat laut,” jelasnya lagi.

Sekretaris Bakomstra DPP Partai Demokrat ini pun menyarankan agar Bang Adian bisa lebih telisik membaca data, dan catatan sejarah sehingga tidak terjebak menjadi pendukung pemerintah yang membabi buta.

(***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here