RajaOpera, BITUNG — Suasana reses Anggota DPRD Kota Bitung, Paulus Denny Liemitang, mendadak “memanas” saat isu bantuan sosial (bansos) menjadi sorotan utama.
Dalam kunjungannya ke tiga titik strategis, Selasa (31/3/2026), Denny tak sekadar menyerap aspirasi—ia juga melontarkan peringatan keras soal akurasi data penerima bansos.
Tiga lokasi yang disambangi legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini meliputi Kelurahan Mawali (Lembeh Utara), Kelurahan Batulubang (Lembeh Selatan), dan Kelurahan Winenet Dua (Aertembaga). Di hadapan warga, Denny menegaskan bahwa penyaluran bansos harus tepat sasaran dan tidak boleh melenceng dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSK).
“Program seperti PKH, Kartu Indonesia Pintar, hingga bantuan kematian wajib diterima oleh mereka yang benar-benar berhak. Jangan sampai yang layak justru terabaikan!” tegas Denny dengan nada serius.
Tak berhenti di situ, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bitung ini juga menyoroti potensi carut-marut data penerima bansos yang dinilai masih menjadi persoalan klasik. Ia mengingatkan agar instansi terkait tidak lengah dalam memperbarui data, demi mencegah adanya penerima yang sudah tidak layak namun masih menikmati bantuan.
“Ini bukan sekadar administrasi, ini soal keadilan sosial. Data harus terus diperbaharui. Pemerintah kelurahan punya peran penting untuk memastikan tidak ada penyimpangan,” ujarnya.
Denny pun meluruskan bahwa agenda reses yang ia lakukan bukanlah inspeksi mendadak (sidak), melainkan bentuk kerja nyata di lapangan untuk melihat langsung dinamika serta persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya terkait pendataan bansos.
Dengan sikap tegasnya, reses Denny kali ini tak hanya menjadi forum serap aspirasi, tetapi juga momentum “alarm keras” bagi seluruh pihak agar penyaluran bansos benar-benar tepat sasaran dan berkeadilan.
RJS
Komentar