RajaOpera, Manado – Kejatuhan Nadiem Makarim di pusaran kasus korupsi Program Digitalisasi Pendidikan periode 2019-2022 seakan menjadi ironi besar bagi Indonesia. Tokoh muda yang sempat dielu-elukan sebagai wajah baru reformasi birokrasi justru kini dipaksa duduk di kursi pesakitan. Bagi banyak orang, ini bukan sekadar drama personal seorang menteri, melainkan cermin betapa rapuhnya tata kelola negara kita.
Digitalisasi pendidikan yang semestinya menjadi tonggak sejarah malah berubah jadi skandal. Distribusi jutaan Chromebook senilai hampir Rp1,9 triliun hanya menambah panjang daftar proyek yang mangkrak, anggaran bengkak, dan sarat praktik curang. Alat yang seharusnya menjembatani kesenjangan digital kini menjadi simbol kegagalan.
Kita lupa bahwa teknologi hanyalah alat. Laptop, aplikasi, atau platform secanggih apa pun tidak akan bermakna bila dikelola oleh institusi yang keropos. Program Chromebook membuktikan hal itu. Alih-alih mempersempit jurang digital, proyek ini justru memperlebar jurang kepercayaan publik pada pemerintah.
Fenomena ini bukan hanya milik Indonesia. India, Brasil, hingga negara lain pernah mengalami hal sama: proyek digitalisasi pendidikan yang berakhir dengan biaya besar, manfaat minim, dan aroma korupsi. Polanya sama—digitalisasi tanpa transparansi hanya menjadi fatamorgana.
Nadiem, dengan segala reputasinya sebagai pendiri Gojek dan figur inovatif, ternyata tak mampu melawan daya hisap budaya lama birokrasi. Inilah realitas pahit yang dijelaskan teori New Institutionalism: niat baik pemimpin kerap lumpuh ketika berhadapan dengan rutinitas dan praktik korupsi yang sudah mengakar.
Skandal ini memberi pelajaran berharga. Pertama, reformasi tidak boleh bertumpu pada figur, betapapun brilian sosoknya. Sistem yang sehat jauh lebih penting daripada satu orang pemimpin karismatik. Kedua, transparansi adalah syarat mutlak dalam setiap proyek digitalisasi. Tanpa audit ketat, keterlibatan masyarakat sipil, dan akses publik terhadap proses pengadaan, digitalisasi hanyalah ruang baru untuk praktik lama.
Kita harus jujur: jika publik mulai melihat inovasi hanya sebagai bungkus baru bagi korupsi, maka dukungan terhadap modernisasi akan runtuh. Dan ketika kepercayaan itu hilang, generasi muda—para siswa yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama—akan menjadi korban paling nyata.
Kejatuhan Nadiem harus dibaca sebagai alarm keras. Reformis bisa datang dan pergi, tapi selama institusi kita keropos, lingkaran kekecewaan akan terus berulang. Tantangan kita bukan meninggalkan mimpi digital, melainkan menanamkannya pada sistem yang benar-benar bersih dan kebal terhadap korupsi.
Jika tidak, jangan salahkan rakyat bila setiap janji digitalisasi hanya dianggap sekadar kampanye tanpa makna.
Penulis : Budi Kristanto, Dosen, Universitas Lambung Mangkurat
Editor : Jendri Frans Mamahit
Komentar