RajaOpera, Manado, –Sudah sekitar tiga bulan terakhir menyaksikan dengan penuh keprihatinan perkembangan dalam tubuh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Keprihatinan ini terutama tertuju pada tiga institusi strategis: Dinas Kesehatan Sulut, Sekretariat DPRD Sulut, dan Dinas Kominfo Sulut. Indikasi persoalan yang muncul di ketiga OPD tersebut bukan hanya sekadar masalah teknis, tetapi telah menyentuh ranah yang jauh lebih serius: citra pemerintahan dan kualitas kepemimpinan daerah.
Perlu diingat bahwa cepat atau lambat, apa yang terjadi di jajaran OPD ini akan berimbas langsung pada citra duet pemimpin Sulut, Gubernur Yulius dan Wakil Gubernur Victor. Dalam kacamata sosial-politik, “pendulum citra” keduanya mulai bergerak menuju posisi yang kurang menguntungkan. Persepsi negatif berpotensi menguat, antara lain bahwa Duet Yulius–Victor:
1. “Buta huruf” dalam aspek-aspek fundamental pemerintahan,
2. Lemah dalam leadership pemerintahan,
3. Kurang memahami Organisasi & Manajemen (O&M) pemerintahan daerah,
4. Kurang sensitif mengenai pentingnya komunikasi politik,
5. Dan sejumlah kekurangan lain yang dapat berkembang di ruang publik.
Memang belum ada tindakan ekstrem yang tampak, tetapi sejumlah kejadian tidak lazim dalam logika ilmu pemerintahan telah mulai muncul. Hal-hal tersebut memberi kesan adanya pembiaran dari Duet Yulius–Victor, atau setidaknya keterlambatan dalam melakukan koreksi internal.
Tantangan 2026 dan Ketidaksiapan Birokrasi
Situasi ini menjadi semakin mengkhawatirkan karena kita sebentar lagi akan memasuki tahun 2026 yang diprediksi sebagai periode berat akibat adanya kebijakan pengetatan dana Transfer ke Daerah. Di tengah kondisi fiskal yang menantang, sejumlah pejabat di berbagai OPD terlihat belum siap. Ironisnya, sebagian dari mereka masih berkutat dengan pola lama, seolah tidak menyadari bahwa kepemimpinan telah berganti dan gaya kerja gubernur saat ini berbeda jauh dengan era satu dekade Gubernur Olly Dondokambey maupun satu dekade (alm.) SH. Sarundajang.
Dalam situasi seperti ini, kecerdasan adaptif birokrat menjadi sangat penting. Para pejabat seharusnya mampu menunjukkan kematangan sebagai aparatur, bukan sekadar berlomba “cari muka”. Sayangnya, gejala yang tampak justru sebaliknya: sebagian oknum pejabat terlihat lebih sibuk membentuk citra pribadi daripada bekerja mengutamakan kinerja, capaian, dan manfaat bagi masyarakat.
Tiga OPD dengan Kinerja Terburuk
Dengan segala pertimbangan ilmiah dan pengalaman yang saya miliki sejak mempelajari politik dan pemerintahan di Fisipol UGM Yogyakarta pada tahun 1986, saya harus menyampaikan penilaian objektif bahwa tiga OPD ini menunjukkan kinerja paling memprihatinkan:
1. Dinas Kominfo Sulawesi Utara
2. Dinas Kesehatan Sulawesi Utara
3. Sekretariat DPRD Sulawesi Utara
Ketiganya saat ini berada dalam sorotan publik, dan jika dibiarkan, akan menjadi faktor yang memperburuk citra pemerintahan secara keseluruhan.
Bola Panas di Tangan Yulius–Victor
Kini, “bola panas” itu sudah berada di tangan Gubernur Yulius dan Wakil Gubernur Victor. Apakah mereka akan membiarkannya menggelinding hingga menciptakan kerusakan citra yang lebih dalam, atau justru mengambil langkah taktis dan strategis untuk memulihkan keadaan?
Peringatan ini bukanlah kritik untuk melemahkan, tetapi sebuah alarm bagi kepemimpinan daerah agar kembali memastikan arah pemerintahan berjalan sesuai prinsip-prinsip profesionalisme, meritokrasi, leadership, dan komunikasi publik yang baik.
Karena apapun langkah yang diambil Duet Yulius–Victor ke depan, harus disadari bahwa ada pertaruhan besar terhadap citra sosial–politik mereka di mata publik.
Oleh: Taufik Tumbelaka
(Pengamat Politik & Pemerintahan, Putra Mantan Gubernur Sulawesi Utara)
Komentar